Wakil Rakyat Yang Terhormat

15 Oct 2009

Sesungguhnya ada banyak sekali pengalaman yang ingin saya tuangkan, begitu saya memilih opsi membuka bidang putih polos di Word, software wajib umat manusia saat ini. Pengalaman yang begitu personal, dari sudut pandang yang berbeda. Ketika skenario kehidupan memberikan saya selembar kertas putih polos untuk diisi dengan warna-warni pengalaman baru, sebagai wakil rakyat.

Entah kenapa, saya lebih sreg jika istilahnya wakil rakyat yang terhormat ketimbang anggota dewan yang terhormat. Sepertinya ada kesan eksklusif yang mencuat apabila saya dipanggil dengan anggota dewan yang terhormat. Aneh rasanya mendengar para wakil rakyat dikelompokkan menjadi anggota khusus, yang tampaknya malah menjadikannya teralienasi akibat sebutan barunya itu.

Baiklah. Secuil kisah pengalaman awal saya sebagai wakil rakyat yang mendapat mandat dari beberapa puluh ribu orang berlabel rakyat dan diperkuat dengan legitimasi hukum, akan segera saya mulai. Jika ingin tahu, silakan segera mengambil posisi ternyaman, dan bila perlu, siapkan penganan favorit untuk menemanimu membaca.

Tanggal 28 September 2009, saya, sebagaimana para wakil rakyat terpilih lainnya dari seluruh daerah pemilihan, memulai panggilan tugas awal kami, yakni mengikuti rangkaian jadwal kegiatan yang telah dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai dengan proses pengucapan sumpah DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2009, yang kemudian diperpanjang oleh Sekretariat Jendral DPR sampai tanggal 3 Oktober 2009 karena alotnya lobi politik dalam penetapan ketua MPR.

Kala itu hampir semua media mempertanyakan sense of solidarity para wakil rakyat yang akan dilantik dengan biaya berpuluh milyar rupiah, dikaitkan dengan ironisnya penanggulangan dampak peristiwa alam, gempa bumi di Jawa Barat dan menyusul di Sumatera Barat sehari sebelum jadwal pengucapan sumpah.

Mungkin tidak semuanya memahami, bahwa institusi yang mendapat hajat menjalankan amanah Undang-Undang sebagai penyelenggara rangkaian kegiatan persiapan sampai dengan pelantikan para wakil rakyat, adalah KPU. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, baru kemudian urusan administrasi para wakil rakyat berpindah domain ke Sekretariat Jendral DPR.

Namun tampaknya ekspos media telah membuat banyak pihak semakin berprasangka negatif terhadap para wakil rakyat yang baru. Yang paling ekstrim, media kerap menyebutkan bahwa negara sampai harus membiayai seragam jas dan busana para wakil rakyat yang akan dilantik. Padahal perlu diketahui, anggaran untuk seragam pelantikan itu bukan untuk wakil rakyat. Saya dan rekan-rekan wakil rakyat periode tugas 2009-2014 sama sekali tidak meminta, apalagi mendapatkan alokasi dana untuk itu. Sekali lagi, pertanyaan itu justru harusnya segera kita alamatkan pada KPU selaku penyelenggara.

Sebab sepanjang pengamatan saya, banyak hal teknis yang harusnya bisa dikemas ulang dari rangkaian kegiatan yang ditengarai memboroskan uang negara itu. Ini mungkin bisa jadi catatan evaluasi untuk KPU, dan mungkin harus pula ditanyakan oleh siapapun wakil rakyat terpilih yang akan bertugas di komisi dengan mitra kerja KPU.

Misalnya, tas laptop yang dibagikan KPU pada seluruh wakil rakyat untuk menyimpan buku profil DPR 2009-2014, Daftar Acara, UU no.27 tahun 2009, serta sejumlah undangan dan dokumen Keppres Penetapan Wakil Rakyat terpilih. Padahal pada saat pelantikan, ternyata MPR juga memberikan satu buah tas laptop berisi beberapa buku termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pin, stiker, pembatas buku, serta bullpen.

Atau ketika manajemen jadwal kegiatan kurang efisien. Di hari pertama (tanggal 28 September 2009) kami cuma mendapat jadwal makan malam dan penerangan dari KPU. Padahal keesokan harinya, dari pagi sampai pukul 15.00 WIB, tidak ada jadwal khusus. Saya kira kalau penerangan dari KPU dilakukan di tanggal 29 September pada pukul 12.00 WIB saja, bisa ada penghematan 1 hari biaya sewa hotel.

Nah itu kan perspektif saya. Namun jika KPU punya pandangan dan pertimbangan yang berbeda, tampaknya kehadiran darah segar para wakil rakyat baru nantinya bisa berperan penting dalam fungsi monitoring, yakni sebagai partner penguji penilaian KPU.

Oke, itu pengalaman saya saat mengamati KPU, dengan segala kekurangan maupun kelebihannya. Akan tetapi sebenarnya masih banyak pengalaman lain yang begitu ingin saya bagikan pada seluruh pembaca setia blog tERetorial.

Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan, saya dapat kembali menulis blog ini untuk melanjutkan berbagi pendapat dan pengalaman yang baru seumur kecambah ini, untuk sebuah pencerahan. Well, sabar menunggu pun sebagian dari iman bukan? ?


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post